SERANG – Bapelitbangda Kabupaten Lebak menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023 -2026 di Forbis Hotel Serang pada Kamis, (27/10/2022).
Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar saat membuka Forum Konsultasi Publik mengatakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmen Goals (SDGs) diharapkan membawa arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara bertahap dengan memprioritskan indikator pada beberapa sektor, diantaranya indikator pembangunan sosial, ekonomi, hukum dan tata Kelola pemerintahan yang berdampak untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah.
“ Saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten segera menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan potensi wilayahnya,” ungkap Al Muktabar saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunannya dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmen Goals (SDGs) Provinsi Banten. Penyelarasan itu dengan menjadikan indikator SDGs sebagai indikator program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Beberapa Isu-isu penting yang Pj. Gubernur Banten sampaikan terkait RAD SDGs antara lain bidang ketahanan pangan, pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, dan tata Kelola pemerintahan yang baik.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Dr. Mahdani, ST.,SE.,M.Si menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023-2026, merupakan wujud komitmen Pemerintah Banten dalam upaya mensejahterakan masyarakat, menjawab target pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas baik tingkat nasional maupun daerah.
“Untuk itu memerlukan dukungan daerah dan sinergi kebijakan perencanaan tingkat Nasional dan tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diikuti 160 peserta terdiri dari unsur Forkopimda, Bupati/Wakilota, Perwakilan Pemerintah Pusat/ Instansi Vertikal, BUMD, Perwakilan Perguruan Tinggi, Ormas, Filantropi dan Stakeholder lainnya.