Lebak – Bapelitbangda Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi kesiapan data untuk bantuan teknis (bantek) penyusunan rencana kawasan permukiman (RKP) Kabupaten Lebak di Ruang IT Bapelitbangda, Rabu (23/11). Rapat ini dilakukan atas permintaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten guna menindaklanjuti Surat Bupati Lebak tentang Permohonan Bantek Penyusunan RKP Kabupaten Lebak per 22 September 2022.
Sekretaris Bapelitbangda Lebak, Widy Ferdian, mengawali rapat dengan menyampaikan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 bahwa RKP merupakan dokumen yang wajib disediakan oleh kabupaten/kota sebagai acuan rencana sektoral dan rencana spasial lainnya terkait perumahan dan kawasan permukiman. Disampaikan pula bahwa alasan Lebak membutuhkan dokumen tersebut karena mempertimbangkan isu strategis yang ada sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lebak diantaranya amanat RPJMN tentang Kota Baru Maja, hunian pekerja industri, penataan permukiman pesisir, pelestarian kawasan permukiman tradisional, dan pengentasan kawasan kumuh perkotaan. “Dengan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, kami berharap BPPW Banten dapat melakukan bantuan teknis penyusunan RKP Kabupaten Lebak,” ungkap Sekretaris Bapelitbangda.
Perwakilan BPPW Banten yang hadir, Riki Aprianto, menjelaskan bahwa rencana bantek penyusunan RKP di Provinsi Banten tahun 2023 awalnya dipersiapkan untuk Kota Tangerang, akan tetapi dengan masuknya usulan dari Bupati Lebak maka akan ada skoring terlebih dahulu dalam menentukan wilayah yang terpilih. “Pertimbangan utama dalam skoring nanti ialah kebutuhan data, mulai dari data terbaru dan jika bisa dilengkapi dengan data spasialnya,” jelas Riki. Riki menambahkan bahwa data menjadi krusial karena kajian yang dilakukan dalam RKP ini lebih terperinci dan menyentuh pada semua sektor cipta karya khususnya terkait kebutuhan infrastruktur di masa yang akan datang berdasarkan gap analysis.